PANDEGLANG, BANTEN|Wartanusantara7.com – Polemik dugaan penjualan sekitar 200 ekor bebek yang berkaitan dengan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cisereh, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, semakin menjadi perhatian. Setelah pemberitaan mengenai dugaan penjualan aset dan sorotan terhadap penyertaan modal BUMDes tahun 2024–2026 diterbitkan, Pj. Kepala Desa Cisereh, Rojak, akhirnya memberikan tanggapan.

Namun, jawaban yang disampaikan Rojak justru memunculkan pertanyaan baru mengenai sejauh mana pemerintah desa mengetahui dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.

Saat dimintai keterangan, Rojak menyampaikan agar konfirmasi dilakukan secara langsung kepada Ketua BUMDes.

“Supaya lebih jelas konfirmasi di darat, kita langsung dengan ketua. Soalnya tema ini udah dari dulu dah sudah dikonfirmasi… Bisa langsung konfirmasi ke ketua, beliau selalu siap,” ujar Rojak.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang. Sebab, persoalan yang dipertanyakan bukan semata-mata urusan teknis kegiatan usaha BUMDes, melainkan juga menyangkut aset, penyertaan modal, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang perlu mendapat pengawasan pemerintah desa.

Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, Jaka Somantri, menegaskan bahwa pihaknya menghormati arahan Rojak untuk mengonfirmasi langsung kepada Ketua BUMDes. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak serta-merta menggugurkan kebutuhan klarifikasi dari Pj. Kepala Desa selaku unsur pemerintah desa.

“Kalau memang Ketua BUMDes selalu siap memberikan penjelasan, tentu kami akan meminta klarifikasi langsung. Namun, jangan sampai seluruh persoalan dilempar kepada Ketua BUMDes, sementara pemerintah desa tidak memberikan penjelasan mengenai fungsi pembinaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyertaan modal desa,” tegas Jaka Somantri.

Ia menambahkan, ada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen dan fakta, bukan sekadar pernyataan lisan.

Pertama, apakah benar sekitar 200 ekor bebek yang berkaitan dengan kegiatan usaha BUMDes telah dijual?

Kedua, siapa yang mengambil keputusan penjualan, kapan transaksi dilakukan, berapa harga jual, dan berapa total uang yang diperoleh?

Ketiga, apakah seluruh uang hasil penjualan telah masuk ke kas atau rekening resmi BUMDes dan tercatat dalam laporan keuangan?

Keempat, bagaimana pertanggungjawaban penyertaan modal BUMDes selama 2024, 2025, dan 2026?

“Ini bukan sekadar persoalan siapa yang menjual bebek. Yang paling penting adalah ke mana aset tersebut berpindah, berapa uang yang diterima, ke mana uang itu disetorkan, serta bagaimana pertanggungjawabannya. Semua harus terang dan bisa dibuktikan,” lanjutnya.

SUDAH PERNAH DIKONFIRMASI, LALU MANA PENJELASAN DAN BUKTINYA?

Pernyataan Rojak bahwa persoalan tersebut sudah pernah dikonfirmasi sebelumnya juga menjadi perhatian AWDI.

Menurut Jaka, apabila persoalan ini memang sudah pernah diklarifikasi, seharusnya terdapat penjelasan yang dapat diuji melalui dokumen pendukung, seperti berita acara penjualan, bukti pembayaran, pencatatan kas, daftar inventaris aset, dan laporan pertanggungjawaban BUMDes.

“Kalau memang sudah pernah dikonfirmasi, kami meminta agar penjelasan sebelumnya dibuka kembali. Apa hasil konfirmasinya? Apakah ada bukti transaksi? Apakah uang hasil penjualan sudah masuk ke rekening BUMDes? Jangan hanya mengatakan sudah dikonfirmasi, tetapi substansi persoalannya belum terjawab secara terbuka,” tegas Jaka.

AWDI menilai transparansi pengelolaan BUMDes merupakan hal penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

AWDI DPC Kabupaten Pandeglang juga meminta Camat Cisata agar memperhatikan persoalan tersebut melalui fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai kewenangannya.

Jika diperlukan, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen penyertaan modal, laporan keuangan, keberadaan aset, serta hasil usaha BUMDes.

AWDI juga mendorong Inspektorat Kabupaten Pandeglang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) untuk melakukan penelusuran apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan aset maupun administrasi keuangan BUMDes.

Apabila nantinya ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, persoalan tersebut dapat diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai ketentuan yang berlaku.

Jaka Somantri menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang menghakimi ataupun menyimpulkan adanya tindak pidana. Penelusuran dilakukan untuk memastikan pengelolaan aset dan modal BUMDes dapat dipertanggungjawabkan.

AWDI memberikan kesempatan kepada Ketua BUMDes Cisereh untuk menjelaskan secara rinci dugaan penjualan sekitar 200 ekor bebek tersebut, termasuk menunjukkan dokumen transaksi dan laporan penggunaan hasil penjualan.

Pj. Kepala Desa Rojak, Sekretaris Desa Deni, serta seluruh pengurus BUMDes juga tetap diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.

“Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan jawaban saling mengarahkan, sementara pertanyaan utama mengenai aset dan uang hasil penjualan belum terjawab. Kami membutuhkan keterbukaan, bukan saling melempar tanggung jawab. Jika semuanya sudah sesuai prosedur, buktikan melalui dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Jaka.

PERSOALANNYA BUKAN SEKADAR 200 EKOR BEBEK DIDUGA DIJUAL. PERSOALAN UTAMANYA ADALAH KEJELASAN ASET, ALIRAN UANG, DAN PERTANGGUNGJAWABAN MODAL BUMDes!

Hingga berita lanjutan ini disusun, rincian transaksi penjualan, nilai hasil penjualan, serta dokumen pertanggungjawaban yang diminta masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Ketua BUMDes dan pemerintah Desa Cisereh.

AWDI DPC Kabupaten Pandeglang menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut demi transparansi dan kepentingan masyarakat.

Penulis: Team/Red