PANDEGLANG|Wartanusantara7.com — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Pandeglang menantang Badan Gizi Nasional Republik Indonesia untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kelayakan seluruh dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut, Jum’at (27/03/2026).

Langkah ini mencuat setelah berbagai keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan program yang sejatinya digagas sebagai upaya menekan angka stunting sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal. Di sejumlah sekolah dan desa di Kabupaten Pandeglang, pelaksanaan MBG justru dinilai menyimpang dari ketentuan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan penelusuran DPD KNPI Pandeglang, menu makanan yang disajikan oleh sejumlah dapur MBG dinilai belum memenuhi standar gizi seimbang sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan BGN RI Nomor 63 Tahun 2025. Beberapa menu yang ditemukan di lapangan antara lain roti kemasan, makanan ringan, spageti, hingga burger yang disajikan secara berulang kepada siswa.

“Menu seperti itu jelas tidak mencerminkan prinsip gizi seimbang. Kandungan protein dan seratnya sangat minim,” ujar seorang wali murid di Kecamatan Cisata yang enggan disebutkan namanya.

Keluhan serupa juga datang dari wali murid di Kecamatan Patia. Ia mengungkapkan anaknya kerap hanya mendapatkan makanan berupa roti isi dan produk olahan kemasan saat program berlangsung.

“Katanya makan bergizi gratis, tapi yang diberikan justru seperti makanan ringan,” katanya.

Sekretaris DPD KNPI Pandeglang, Entis Sumantri, menyatakan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada kualitas menu, tetapi juga minimnya pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dalam rantai pasok program.

Menurutnya, Program MBG seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar bahan pangan justru dipasok dari luar daerah, seperti Serang dan Jakarta.

“UMKM lokal hanya menjadi penonton. Padahal, program ini semestinya membuka ruang bagi mereka untuk terlibat aktif,” ujar Entis.

Seorang pelaku UMKM di Kecamatan Cikedal juga mengaku kecewa karena tidak dilibatkan dalam penyediaan bahan baku. Ia menilai kondisi tersebut membuat dampak ekonomi dari program MBG belum dirasakan secara signifikan di tingkat lokal.

KNPI Pandeglang menilai masih banyak aspek yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan program tersebut, mulai dari pengawasan kualitas menu, transparansi pengelolaan dapur, hingga keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi desa.

Entis menegaskan, pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan tujuan awalnya. Ia juga mendesak BGN untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pandeglang.

“Setidaknya ada 53 SPPG yang telah kami laporkan dan perlu ditindaklanjuti. Kami meminta langkah konkret segera dilakukan,” tegasnya.

Selain itu, KNPI Pandeglang juga mendorong sinergi antara Satuan Tugas MBG daerah, dinas terkait, serta pemerintah desa agar pelaku UMKM, BUMDes, dan koperasi desa dapat menjalin kerja sama resmi dengan dapur MBG sebagai pemasok bahan pangan.

KNPI Pandeglang bahkan menyatakan akan kembali mendatangi kantor BGN dalam waktu dekat untuk menyampaikan tuntutan tersebut. Aksi lanjutan yang dikemas dalam agenda “Demonstrasi Jilid II Halal Bihalal” direncanakan sebagai bentuk keseriusan mereka dalam mengawal program nasional ini.

“Program ini sangat baik dan mulia. Jangan sampai disalahgunakan oleh segelintir pihak untuk kepentingan pribadi,” kata Entis menutup pernyataannya.”(Team/red)