PANDEGLANG|Wartanusantara7.com – Inisiator Gerakan Rakyat Pandeglang Melawan (GRPM), Rohmat, meminta seluruh aparat pengawas internal pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3A-TGAI) yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Rohmat, berbagai pemberitaan yang beredar terkait dugaan penggunaan material yang tidak sesuai ketentuan serta dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan sebagian proyek P3A-TGAI harus menjadi perhatian serius. Ia menegaskan bahwa setiap informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang profesional, objektif, dan berdasarkan bukti.

“APBN adalah uang rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan jaringan irigasi justru tercoreng oleh dugaan penyimpangan. Jika memang ada pelanggaran, harus diusut tuntas sesuai hukum. Namun jika tidak terbukti, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka kepada publik,” ujar Rohmat.

Rohmat mendesak Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau–Ciujung–Cidurian (BBWSC3) agar memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan P3A-TGAI, mulai dari proses penyaluran anggaran, pemilihan material, pelaksanaan pekerjaan, hingga hasil akhir pembangunan.

Selain itu, ia meminta Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun melakukan audit dan pemeriksaan apabila terdapat bukti awal yang mengarah pada dugaan penyimpangan penggunaan dana APBN.

“Pengawasan bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah uang negara digunakan sesuai aturan dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas serta bermanfaat bagi petani dan masyarakat,” tegasnya.

Gerakan Rakyat Pandeglang Melawan, lanjut Rohmat, akan terus mengawal pelaksanaan program-program pemerintah yang menggunakan anggaran negara sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi proyek-proyek pemerintah dengan mengedepankan data dan fakta, serta melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila menemukan indikasi pelanggaran.

“Harapan kami sederhana, pembangunan harus berkualitas, anggaran negara harus terselamatkan, dan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu,” pungkas Rohmat.”

 

Penulis : Team/red