PANDEGLANG|Wartanusantara7.com — Pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, menjadi sorotan Gabungan Organisasi Wartawan dan Lembaga Banten (GOW-BANTEN).

Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Anggaran BOK dan JKN merupakan bagian dari pembiayaan pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena menggunakan anggaran publik, pengelolaannya dituntut transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun faktual.

GOW-BANTEN melalui Koordinator II sekaligus Sekjen AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, Jaka Somantri, meminta Kepala Puskesmas Pagelaran, Asep, memberikan penjelasan terbuka terkait pengelolaan BOK dan JKN selama periode 2024 hingga 2026.

Jaka mempertanyakan secara spesifik besaran pagu dan realisasi BOK setiap tahun, rincian penggunaannya, kesesuaian dengan perencanaan dan petunjuk teknis, hingga kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.

Tak hanya BOK, penggunaan dana JKN juga diminta dibuka secara jelas, termasuk total dana yang diterima, realisasi penggunaan, komponen belanja, serta laporan pertanggungjawabannya.

“Yang kami pertanyakan adalah data dan pertanggungjawabannya. Bukan menuduh adanya penyimpangan. Kalau memang seluruh pengelolaan anggaran sudah sesuai aturan, tentu sangat mudah dijelaskan berdasarkan data dan dokumen yang ada,” tegas Jaka.

Menurutnya, publik berhak mengetahui bagaimana anggaran yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut dikelola. Jangan sampai muncul kesan bahwa anggaran publik menjadi sulit disentuh ketika masyarakat maupun wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial.

GOW-BANTEN juga mempertanyakan apakah sepanjang 2024–2026 Puskesmas Pagelaran pernah diperiksa atau diaudit oleh Inspektorat, BPK, Dinas Kesehatan maupun lembaga pemeriksa lainnya.

Jika pernah dilakukan pemeriksaan, pihak Puskesmas diminta menjelaskan apakah terdapat temuan, rekomendasi atau catatan pemeriksaan serta sejauh mana rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti.

“Kalau ada hasil pemeriksaan, masyarakat juga perlu tahu apakah terdapat catatan atau rekomendasi. Kalau memang tidak ada masalah, sampaikan secara terbuka. Jangan biarkan ruang informasi publik diisi oleh dugaan dan spekulasi,” ujarnya.

Sementara itu, Raeynold Kurniawan, Koordinator GOW-BANTEN sekaligus Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong keterbukaan dalam pengelolaan anggaran publik, khususnya anggaran yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat.

Menurut Raeynold, permintaan klarifikasi tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial dan upaya menghadirkan pemberitaan yang berimbang.

“Kami tidak datang dengan kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan. Kami justru memberikan kesempatan kepada pihak Puskesmas Pagelaran untuk menjelaskan secara terbuka. Jangan sampai wartawan hanya dianggap mengganggu ketika mempertanyakan anggaran publik,” tegas Raeynold.

Ia menambahkan, apabila pengelolaan BOK dan JKN memang telah berjalan sesuai ketentuan, pihak Puskesmas seharusnya tidak alergi terhadap pertanyaan mengenai anggaran.

“Transparansi bukan ancaman. Justru keterbukaan merupakan cara untuk membuktikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar dipergunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

GOW-BANTEN berharap Kepala Puskesmas Pagelaran dapat memberikan jawaban secara tertulis maupun lisan mengenai pagu, realisasi, penggunaan, pertanggungjawaban serta hasil pemeriksaan BOK dan JKN periode 2024–2026.

Jawaban dari pihak Puskesmas akan menjadi bagian penting dalam pemberitaan sebagai bentuk hak jawab dan keberimbangan, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak berasal dari satu pihak saja.

Hingga berita ini disusun, penjelasan resmi dari Kepala Puskesmas Pagelaran terkait rincian pengelolaan BOK dan JKN periode 2024–2026 masih dinantikan.

GOW-BANTEN menegaskan, semakin besar anggaran publik yang dikelola, semakin besar pula tuntutan transparansi dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

Penulis : Team/red