PANDEGLANG, BANTEN|Wartanusantara7.com – Pengelolaan anggaran makan minum dan belanja tamu Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Tahun Anggaran 2026 kini menjadi sorotan serius. Camat Labuan, Yadi Pribadi, S.E., didesak segera membuka secara transparan seluruh rincian penggunaan anggaran yang bersumber dari uang negara.

Desakan tersebut disuarakan GOW-BANTEN (Gabungan Organisasi Wartawan dan Lembaga Banten) bersama AWDI DPC Kabupaten Pandeglang sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Koordinator II GOW-BANTEN sekaligus Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, Jaka Somantri, telah menyampaikan permintaan konfirmasi dan klarifikasi resmi kepada Camat Labuan. Namun, sejumlah pertanyaan mendasar mengenai pagu, realisasi, sisa anggaran, hingga jumlah orang yang dilayani harus mendapatkan penjelasan secara terbuka.

Persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi belanja rutin. Ini menyangkut akuntabilitas penggunaan APBD yang wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Koordinator GOW-BANTEN sekaligus Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, Raeynold Kurniawan, melontarkan desakan keras agar Camat Labuan tidak menganggap remeh persoalan transparansi anggaran tersebut.

Menurut Raeynold, pemerintah kecamatan harus mampu menjelaskan secara terperinci ke mana anggaran makan minum dan belanja tamu dialokasikan, berapa yang sudah dibelanjakan, serta siapa saja yang menerima manfaat dari penggunaan anggaran tersebut.

“Jangan sampai uang rakyat dibelanjakan tanpa kejelasan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Camat harus berani membuka data. Berapa pagunya, berapa realisasinya, berapa jumlah orang yang dilayani, dan apa saja kegiatan yang menjadi dasar pengeluaran. Jangan hanya mengandalkan laporan administrasi tanpa penjelasan yang bisa diuji,” tegas Raeynold.

Ia menambahkan, keterbukaan anggaran bukanlah sesuatu yang harus ditakuti apabila seluruh proses pengelolaannya telah berjalan sesuai aturan.

GOW-BANTEN dan AWDI DPC Kabupaten Pandeglang menyoroti tujuh aspek penting yang harus dijelaskan Camat Labuan:

1. Berapa total pagu anggaran makan minum dan belanja tamu Tahun Anggaran 2026?

2. Berapa jumlah realisasi sampai Oktober 2026?

3. Berapa sisa anggaran yang belum digunakan?

4. Berapa jumlah tamu atau orang yang telah dilayani?

5. Berapa rincian biaya makan, minum, snack, dan belanja tamu per orang?

6. Apakah setiap pengeluaran didukung nota, daftar tamu, dokumentasi kegiatan, dan bukti pertanggungjawaban yang sah?

7. Apakah Camat Labuan bersedia membuka dokumen rincian pagu dan realisasi anggaran kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi?

Pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan data, bukan sekadar pernyataan normatif.

Apabila anggaran telah direalisasikan, maka harus jelas kegiatan yang dilaksanakan, volume pelayanan, jumlah penerima manfaat, serta kesesuaian nilai belanja dengan standar biaya dan ketentuan yang berlaku.

Raeynold Kurniawan juga mendesak Bupati Pandeglang agar tidak mengabaikan persoalan transparansi belanja operasional di lingkungan kecamatan.

Inspektorat Kabupaten Pandeglang diminta menjalankan fungsi pengawasan dan melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran.

BPK juga didorong menjalankan pemeriksaan sesuai kewenangannya apabila terdapat persoalan yang menjadi objek pemeriksaan.

Bahkan, apabila ditemukan bukti awal yang mengarah pada dugaan penyimpangan atau kerugian keuangan negara, GOW-BANTEN menyatakan siap mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai prosedur hukum.

“Jangan sampai pengawasan terhadap anggaran pemerintah hanya menjadi formalitas. Kami ingin setiap rupiah uang rakyat jelas peruntukannya. Kalau memang tidak ada persoalan, silakan buka data dan tunjukkan dokumen pertanggungjawabannya. Tetapi jika ditemukan ketidaksesuaian, harus ada pemeriksaan secara objektif dan profesional,” tegas Raeynold.

Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Sementara itu, hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Karena itu, informasi mengenai anggaran dan realisasi belanja pemerintah yang termasuk informasi publik pada prinsipnya harus dapat diakses masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

GOW-BANTEN dan AWDI DPC Kabupaten Pandeglang menegaskan bahwa pihaknya tetap memberikan kesempatan kepada Camat Labuan, Yadi Pribadi, S.E., untuk menyampaikan penjelasan secara lengkap.

Klarifikasi dan hak jawab akan menjadi bagian penting dalam menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan serta menghormati asas praduga tak bersalah.

Namun, publik berhak mendapatkan jawaban atas pertanyaan mendasar mengenai penggunaan uang negara.

Kini pertanyaannya sederhana: berapa anggaran yang disediakan, berapa yang telah dibelanjakan, untuk siapa anggaran itu digunakan, dan apakah seluruh pengeluarannya dapat dibuktikan?

GOW-BANTEN TEGASKAN: UANG RAKYAT WAJIB DIPERTANGGUNGJAWABKAN, BUKAN SEKADAR DILAPORKAN!

Tim Redaksi