PANDEGLANG, BANTEN|Wartanusantara7.com – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cisereh, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Banten, menjadi sorotan setelah muncul informasi dugaan penjualan sekitar 200 ekor bebek yang berkaitan dengan kegiatan usaha BUMDes. Persoalan tersebut kini memunculkan pertanyaan serius mengenai keberadaan aset, aliran hasil penjualan, serta pertanggungjawaban penyertaan modal BUMDes selama periode 2024 hingga 2026.

Informasi dugaan penjualan ratusan ekor bebek tersebut menjadi perhatian karena aset usaha BUMDes berkaitan dengan pengelolaan modal yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun keuangan.

Pertanyaan mendasar yang kini membutuhkan jawaban adalah: siapa yang memutuskan penjualan sekitar 200 ekor bebek tersebut, berapa nilai transaksinya, dan ke mana uang hasil penjualannya dialirkan?

Jangan sampai aset usaha yang dibangun menggunakan modal BUMDes berpindah tangan, sementara pencatatan transaksi dan keberadaan uang hasil penjualan tidak dapat dijelaskan secara terbuka.

Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, Jaka Somantri, telah meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Rojak selaku Pj. Kepala Desa Cisereh serta Deni selaku Sekretaris Desa Cisereh.

Dalam permintaan klarifikasi tersebut, sejumlah pertanyaan mendasar diajukan, mulai dari jumlah awal bebek yang dibeli, waktu penjualan, pihak pembeli, harga setiap ekor, total nilai transaksi, hingga bukti penyetoran hasil penjualan ke kas atau rekening resmi BUMDes.

AWDI juga mempertanyakan apakah penjualan tersebut diketahui dan mendapatkan persetujuan sesuai mekanisme pengelolaan BUMDes, serta apakah transaksi dilengkapi kuitansi, berita acara, dan pencatatan dalam laporan keuangan.

Tidak hanya persoalan dugaan penjualan bebek, transparansi penyertaan modal BUMDes Cisereh selama tiga tahun terakhir juga menjadi perhatian.

AWDI meminta pemerintah desa menjelaskan secara terbuka berapa jumlah penyertaan modal pada tahun 2024, 2025, dan 2026, termasuk sumber pendanaan, realisasi penggunaan anggaran, jenis usaha yang dijalankan, serta perkembangan aset dan keuntungan maupun kerugian BUMDes.

Apabila terdapat penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa, termasuk anggaran program ketahanan pangan, penggunaannya harus dapat ditelusuri melalui dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban.

Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa anggaran telah dialokasikan. Masyarakat juga berhak mengetahui apakah modal tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi desa.

Modal desa bukan uang tanpa pertanggungjawaban. Setiap rupiah yang disertakan harus memiliki kejelasan penggunaan, keberadaan aset, serta hasil usaha yang dapat diperiksa.

Sebagai unsur pemerintah desa, Pj. Kepala Desa dan Sekretaris Desa diminta memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan terhadap BUMDes.

Rojak diminta menjelaskan apakah telah mengetahui dugaan penjualan sekitar 200 ekor bebek tersebut, apakah sudah meminta pertanggungjawaban kepada direktur maupun pengurus BUMDes, serta apakah telah memeriksa aliran uang hasil penjualan.

Sementara itu, Deni selaku Sekretaris Desa juga diminta menjelaskan apakah pemerintah desa telah menerima laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban BUMDes sejak 2024 hingga 2026.

Apabila terdapat perbedaan antara jumlah aset, hasil penjualan, dan laporan keuangan, pemerintah desa perlu mengambil langkah pemeriksaan serta meminta pertanggungjawaban dari pihak pengelola sesuai kewenangannya.

Persoalan ini tidak boleh berhenti pada jawaban normatif. Publik membutuhkan penjelasan berdasarkan dokumen dan kondisi riil di lapangan.

Jaka Somantri menegaskan bahwa permintaan klarifikasi tersebut merupakan bagian dari tugas jurnalistik dan fungsi kontrol sosial untuk mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

AWDI meminta agar pemerintah desa membuka ruang pemeriksaan terhadap dokumen penyertaan modal, laporan keuangan, daftar inventaris aset, bukti transaksi penjualan, serta rekening atau pembukuan BUMDes sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika dalam proses penelusuran ditemukan ketidaksesuaian administrasi, aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau indikasi penyimpangan keuangan, persoalan tersebut patut didorong kepada Inspektorat Kabupaten Pandeglang dan instansi terkait untuk diperiksa. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, penanganannya dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Hingga berita ini disusun, persoalan yang menjadi pokok konfirmasi tersebut masih membutuhkan penjelasan resmi dari pihak pemerintah Desa Cisereh dan pengurus BUMDes.

AWDI DPC Kabupaten Pandeglang memberikan ruang seluas-luasnya kepada Rojak, Deni, direktur, maupun pengurus BUMDes untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, dan dokumen pendukung.

Apabila dugaan penjualan sekitar 200 ekor bebek tersebut benar terjadi, maka seluruh rangkaian transaksinya harus dapat dijelaskan secara transparan. Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak benar atau terdapat alasan tertentu di balik penjualan, pihak terkait juga berhak menyampaikan penjelasan berdasarkan fakta.

JANGAN SAMPAI ASET BUMDes DIJUAL, TETAPI HASILNYA TIDAK JELAS. JANGAN SAMPAI MODAL DESA TERUS DIGELONTORKAN, SEMENTARA PERTANGGUNGJAWABANNYA TIDAK TERBUKA!

Masyarakat Desa Cisereh berhak mengetahui bagaimana uang dan aset desa dikelola. Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penulis : Team/red