PANDEGLANG, BANTEN|Wartanusantara7.com – Dugaan penjualan sekitar 200 ekor bebek yang berkaitan dengan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cisereh, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, terus menjadi perhatian. Setelah sebelumnya Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang mendesak BPK, Inspektorat, Gubernur Banten, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten turun tangan, kini pihak Kecamatan Cisata dan pendamping lapangan turut memberikan tanggapan.

Pernyataan kedua pihak tersebut justru memunculkan sejumlah pertanyaan baru mengenai sejauh mana pembinaan, pengawasan, serta penelusuran terhadap pengelolaan BUMDes Cisereh selama ini dilakukan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Kecamatan (Sekmat) Cisata, Moh. Muklis, saat dimintai tanggapan menyampaikan bahwa pembinaan BUMDes melibatkan sejumlah unsur, termasuk perangkat kecamatan dan pendamping desa.

“Kalau saya diberikan tugas di Trantib yang membawahi desa, ada Kasi Pembangunan dan Kasi Pemerintahan. Kaitannya dengan pembinaan BUMDes, ada pendamping desa kalau tidak salah Ibu Yayu, kemudian Pak Wawan. Saya kira pembinaan dilakukan bersama-sama,” ungkap Moh. Muklis.

Terkait informasi dugaan penjualan sekitar 200 ekor bebek di luar, Muklis mengaku baru memperoleh informasi tersebut dari Jaka Somantri.

“Nanti informasi ini saya sampaikan kepada Pak Camat. Informasi ini sangat berharga bagi kami, karena sejauh ini persoalan di desa lain juga ada. Namun, persoalan yang sampai ke atas belum ada, baru Cisereh. Tentunya dalam hal ini Kasi Pembangunan berkaitan dengan pembinaan. Kami juga mempunyai tenaga pendamping. Insyaallah akan saya sampaikan. Kalau mengirimkan surat secara resmi juga tidak masalah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian AWDI. Sebab, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana mekanisme pembinaan dan pengawasan BUMDes berjalan selama ini, serta apakah kondisi aset dan perkembangan usaha BUMDes Cisereh sudah pernah dievaluasi secara menyeluruh?

Sementara itu, Yayu selaku Pendamping Lapangan Kecamatan Cisata mengatakan dirinya telah melakukan konfirmasi kepada pihak desa setelah menerima informasi mengenai pemberitaan dugaan penjualan sekitar 200 ekor bebek tersebut.

Menurut Yayu, dirinya baru mulai melakukan kunjungan ke sejumlah desa pada Oktober dan belum seluruh BUMDes sempat dikunjungi.

“Saya tadi konfirmasi ke desa karena yang baru ke desa per Oktober belum semuanya saya putar-putar ke BUMDes. Belum ada konfirmasi. Tapi saya tadi konfirmasi ke desa, katanya ini berita lama. Masalahnya saya kan persoalannya 2024–2025, kalau 2026 tidak ada,” ungkap Yayu.

Pernyataan bahwa persoalan tersebut merupakan berita lama tidak serta-merta menjawab substansi persoalan yang dipertanyakan AWDI.

Sebab, apabila dugaan transaksi penjualan bebek berkaitan dengan pengelolaan modal dan aset BUMDes tahun 2024–2025, maka pertanggungjawabannya tetap harus dapat ditelusuri melalui dokumen administrasi, laporan keuangan, inventaris aset, serta bukti transaksi.

Persoalan yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya bukan berarti kehilangan kewajiban untuk dipertanggungjawabkan.

Menanggapi keterangan Plt. Sekmat dan Pendamping Lapangan tersebut, Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, Jaka Somantri, menegaskan bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui komunikasi lisan atau sekadar saling menyampaikan informasi.

Menurutnya, perlu ada pemeriksaan menyeluruh terhadap perjalanan penyertaan modal, pengadaan bebek, dugaan transaksi penjualan, serta keberadaan uang hasil penjualan.

“Kalau disebut berita lama, justru harus semakin jelas. Tahun berapa bebek tersebut dibeli, berapa jumlah modal yang digunakan, siapa yang mengelola, kapan dijual, berapa nilai transaksinya, dan ke mana uang hasil penjualannya. Jangan sampai persoalan lama dibiarkan tanpa pertanggungjawaban,” tegas Jaka.

Ia juga meminta agar keterangan pihak desa tidak langsung dijadikan satu-satunya dasar dalam mengambil kesimpulan.

“Pendamping desa, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pengurus BUMDes harus duduk bersama membuka dokumen. Jangan hanya saling mengarahkan. Kalau memang pengelolaan sudah benar, tunjukkan laporan keuangan dan bukti transaksi. Kalau ada ketidaksesuaian, harus ditelusuri sesuai kewenangan,” lanjutnya.

AWDI DPC Kabupaten Pandeglang kembali mendesak:

1. BPK agar melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan terhadap pengelolaan keuangan dan aset yang berkaitan dengan penyertaan modal desa.

2. Inspektorat Kabupaten Pandeglang agar melakukan pemeriksaan khusus atau penelaahan terhadap administrasi, realisasi penyertaan modal, serta pertanggungjawaban BUMDes Cisereh.

3. Gubernur Banten agar mendorong koordinasi dan penguatan pengawasan pemerintahan desa sesuai kewenangannya.

4. Kejaksaan Tinggi Banten agar menelaah persoalan tersebut apabila terdapat laporan dan bukti awal yang mengindikasikan dugaan penyimpangan keuangan atau aset desa.

AWDI juga meminta Camat Cisata tidak berhenti pada penyampaian informasi kepada pendamping desa, melainkan memastikan adanya koordinasi dan tindak lanjut sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

Jaka menegaskan bahwa terdapat sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka:

Berapa total penyertaan modal BUMDes Cisereh tahun 2024, 2025, dan 2026?

Berapa jumlah bebek yang dibeli menggunakan modal tersebut?

Siapa pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaannya?

Apakah benar sekitar 200 ekor bebek telah dijual?

Siapa pembeli dan berapa nilai penjualannya?

Ke rekening atau kas siapa uang hasil penjualan tersebut diterima?

Apakah transaksi tersebut tercatat dalam laporan keuangan BUMDes?

Apakah pemerintah desa dan pengawas BUMDes telah menerima laporan pertanggungjawaban?

“Jangan sampai modal desa hanya tercatat dalam laporan, sementara kondisi aset dan aliran uangnya tidak pernah diperiksa secara faktual. Ini uang dan aset yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tandas Jaka.

AWDI menegaskan bahwa dugaan penjualan sekitar 200 ekor bebek bukanlah tuduhan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana. Namun, informasi tersebut dinilai cukup menjadi alasan untuk meminta penjelasan dan penelusuran berdasarkan bukti.

Pihaknya juga meminta Pj. Kepala Desa Cisereh Rojak, Sekretaris Desa Deni, Ketua BUMDes, pendamping desa, serta pihak Kecamatan Cisata memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Kami tidak mencari siapa yang harus disalahkan sebelum ada pemeriksaan. Tetapi kami juga tidak ingin persoalan ini berhenti hanya karena disebut berita lama. Tahun 2024 dan 2025 tetap harus dipertanggungjawabkan. Aset harus jelas, transaksi harus tercatat, dan uang hasil penjualan harus dapat ditelusuri,” tegas Jaka Somantri.

Ia memastikan AWDI DPC Kabupaten Pandeglang akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, sekaligus membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang berkaitan.

BUMDes BUKAN TEMPAT PENGELOLAAN MODAL TANPA KEJELASAN! DUGAAN 200 BEBEK HARUS DITELUSURI, PENDAMPINGAN HARUS DIEVALUASI, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ASET DESA WAJIB DIBUKA!

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan terperinci yang disertai dokumen mengenai jumlah bebek yang dijual, nilai transaksi, penerimaan uang, serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes Cisereh.

AWDI menegaskan akan terus meminta klarifikasi dan mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan berdasarkan fakta, dokumen, dan hasil pemeriksaan pihak berwenang.

Penulis : Team/red