PANDEGLANG, BANTEN|Wartanusantara7.com – Polemik dugaan penjualan sekitar 200 ekor bebek yang berkaitan dengan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cisereh, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, kini mendapat sorotan lebih luas. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang mendesak sejumlah lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum agar segera turun tangan melakukan penelusuran terhadap pengelolaan aset serta penyertaan modal BUMDes tahun anggaran 2024–2026.

Desakan tersebut disampaikan menyusul belum adanya penjelasan terperinci mengenai dugaan penjualan sekitar 200 ekor bebek, nilai transaksi, keberadaan uang hasil penjualan, serta pertanggungjawaban pengelolaan modal BUMDes.

Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, Jaka Somantri, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Gubernur Banten, serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten agar tidak mengabaikan persoalan tersebut.

Menurut Jaka, persoalan ini tidak boleh berhenti pada saling mengarahkan antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes. Harus ada pemeriksaan administrasi, penelusuran aset, serta pencocokan antara modal yang dikucurkan dengan kondisi usaha dan laporan pertanggungjawabannya.

“Kami mendesak BPK, Inspektorat, Gubernur Banten, dan Kejati Banten agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan BUMDes Cisereh. Jangan sampai dugaan penjualan aset berupa sekitar 200 ekor bebek hanya menjadi polemik tanpa ada pemeriksaan yang jelas. Ini menyangkut pengelolaan modal dan aset desa yang harus dipertanggungjawabkan,” tegas Jaka Somantri.

AWDI meminta BPK dan Inspektorat Kabupaten Pandeglang melakukan penelusuran sesuai kewenangan masing-masing, terutama terhadap dokumen penyertaan modal, laporan keuangan, inventaris aset, realisasi kegiatan usaha, dan hasil penjualan apabila transaksi tersebut benar terjadi.

Jaka menegaskan, pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan laporan tertulis pengurus. Perlu dilakukan pencocokan antara dokumen administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.

“Periksa berapa modal yang telah disertakan pemerintah desa selama 2024, 2025, dan 2026. Cocokkan dengan aset yang dimiliki, kegiatan usaha yang dijalankan, serta laporan keuangannya. Jika benar ada penjualan sekitar 200 ekor bebek, telusuri berapa nilai penjualannya dan ke mana uang tersebut masuk,” ujarnya.

Ia juga meminta agar pemeriksaan tidak hanya terfokus pada dugaan penjualan bebek, tetapi mencakup keseluruhan pertanggungjawaban penyertaan modal BUMDes.

AWDI DPC Kabupaten Pandeglang juga meminta Gubernur Banten memberikan perhatian terhadap persoalan tata kelola BUMDes di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Menurut Jaka, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa harus menjadi perhatian bersama. Apabila ditemukan persoalan administrasi maupun indikasi penyimpangan, harus ada tindak lanjut melalui instansi yang berwenang.

“Kami meminta Gubernur Banten mendorong koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi pengawasan agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat membutuhkan kejelasan, bukan sekadar jawaban yang saling mengarahkan,” tegasnya.

Selain lembaga pemeriksa, AWDI juga mendesak Kejaksaan Tinggi Banten agar memberikan perhatian dan melakukan penelaahan sesuai kewenangannya apabila terdapat laporan serta bukti awal yang mengindikasikan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset atau keuangan BUMDes.

Jaka menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghakimi ataupun menyimpulkan adanya tindak pidana. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian penggunaan modal, hilangnya aset, atau aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

“Jangan menunggu persoalan semakin besar baru dilakukan penanganan. Jika ada bukti awal yang menunjukkan dugaan penyimpangan, kami meminta aparat penegak hukum melakukan penelaahan secara profesional, objektif, dan transparan. Siapa pun yang bertanggung jawab harus memberikan keterangan berdasarkan fakta dan dokumen,” ungkap Jaka.

AWDI turut menyoroti pernyataan Pj. Kepala Desa Cisereh, Rojak, yang sebelumnya mempersilakan wartawan mengonfirmasi langsung kepada Ketua BUMDes.

Bagi AWDI, Ketua BUMDes memang harus memberikan penjelasan mengenai operasional usaha dan transaksi aset. Namun, pemerintah desa juga perlu menjelaskan fungsi pembinaan dan pengawasan serta dokumen penyertaan modal yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kewenangan.

AWDI meminta keterbukaan atas sejumlah hal berikut:

1. Total penyertaan modal BUMDes tahun 2024, 2025, dan 2026.

2. Sumber dan dasar hukum pengalokasian modal.

3. Realisasi penggunaan setiap penyertaan modal.

4. Kondisi aset dan kegiatan usaha BUMDes saat ini.

5. Kebenaran dugaan penjualan sekitar 200 ekor bebek.

6. Nilai transaksi serta bukti penerimaan uang hasil penjualan.

7. Laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes kepada pemerintah desa dan masyarakat.

“Jangan ada yang merasa cukup hanya dengan memberikan jawaban singkat. Kami meminta seluruh data dibuka sesuai ketentuan. Jika pengelolaan sudah benar, tunjukkan bukti administrasinya. Jika terdapat kekeliruan, harus ada pertanggungjawaban dan perbaikan,” tandas Jaka.

Jaka Somantri menegaskan bahwa AWDI DPC Kabupaten Pandeglang akan terus mengawal persoalan BUMDes Cisereh sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik.

Pihaknya juga tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Pj. Kepala Desa Rojak, Sekretaris Desa Deni, Ketua BUMDes, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut.

“Kami tidak ingin persoalan ini menguap begitu saja. Ada pertanyaan mengenai aset, ada pertanyaan mengenai uang hasil penjualan, dan ada pertanyaan mengenai pertanggungjawaban modal desa. Semua harus dijawab secara terbuka dan berdasarkan dokumen. Kami akan terus mengawal sampai persoalan ini memperoleh kejelasan,” pungkasnya.

BUMDes BUKAN RUANG GELAP PENGELOLAAN MODAL DESA! DUGAAN PENJUALAN 200 BEBEK HARUS DITELUSURI, ASET HARUS JELAS, UANG HARUS TERLACAK, DAN SETIAP PENGURUSAN HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN!

Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan terperinci mengenai transaksi penjualan, nilai uang yang diterima, serta dokumen pertanggungjawaban BUMDes Cisereh masih dinantikan.

AWDI DPC Kabupaten Pandeglang menegaskan bahwa desakan pemeriksaan ini merupakan bentuk kontrol sosial, bukan vonis terhadap pihak tertentu. Seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan bukti yang relevan.

Penulis: Team/Red