JAKARTA| Wartanusantara7.com – Persidangan perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan terdakwa JK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026), berlangsung dengan sejumlah sorotan tajam. Tim kuasa hukum terdakwa yang dipimpin Hartono Tanuwidjaja, SH., MSi., MH., CBL., C.Med., mengungkap sejumlah kejanggalan dalam keterangan tiga orang saksi, khususnya terkait asal-usul dan proses penyebaran tangkapan layar (screenshot) percakapan WhatsApp Group SSC.

Dalam keterangannya usai persidangan, Hartono menilai keterangan para saksi justru memperlihatkan perbedaan versi yang perlu diuji secara serius oleh Majelis Hakim. Persoalan utama yang dipertanyakan adalah siapa sebenarnya yang mengambil tangkapan layar, siapa yang meneruskan, dan siapa yang mengetahui secara langsung isi unggahan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Hartono memaparkan bahwa keterangan ketiga saksi menunjukkan perbedaan yang mencolok.

Saksi pertama mengaku mengambil screenshot untuk diserahkan kepada pelapor. Saksi kedua mengaku meneruskan (forward) screenshot kepada saksi pertama. Sementara saksi ketiga mengaku tidak mengambil maupun meneruskan tangkapan layar tersebut, tetapi menyatakan mendapat perintah dari pelapor untuk menjadi saksi.

Perbedaan keterangan ini dinilai menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai rantai perolehan bukti digital yang digunakan dalam perkara JK.

“Ketiga saksi ini saling melempar tanggung jawab. Ada yang mengatakan dia yang meng-capture, ada yang mengatakan dia yang meng-forward, sementara yang lainnya mengaku tidak melakukan keduanya,” ujar Hartono.

Menurutnya, asal-usul bukti digital harus dijelaskan secara terang, termasuk siapa yang pertama kali mengambil, menyimpan, meneruskan, dan menyerahkan tangkapan layar tersebut kepada pelapor.

Sorotan paling keras diarahkan Hartono terhadap salah satu saksi yang dinilai tidak memiliki pengetahuan langsung mengenai materi yang dipersoalkan.

Ia mempertanyakan kapasitas saksi tersebut karena keterangannya dinilai lebih banyak bersumber dari informasi atau proses yang disampaikan pihak lain, bukan berdasarkan apa yang dilihat, dibaca, dan dialaminya sendiri.

“Saksi yang terakhir itu adalah saksi boneka. Karena semua keterangannya hanya melihat sebagai suatu proses, tetapi dia tidak tahu apa yang dilihat, tidak tahu apa yang dibaca, dan ketika ditanya soal forward, dia mengatakan tidak tahu,” tegas Hartono.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu kritik keras tim pembela terhadap kualitas keterangan saksi. Bagi kuasa hukum, kesaksian dalam persidangan semestinya mampu menerangkan fakta berdasarkan pengetahuan langsung, bukan sekadar mengikuti proses yang tidak dipahami substansinya.

Dalam pembelaannya, Hartono juga menyoroti perbedaan antara tindakan mengunggah suatu konten dengan tindakan mengambil tangkapan layar dan menyebarkannya kepada pihak lain.

Berdasarkan konstruksi fakta persidangan yang disampaikan tim kuasa hukum, JK disebut hanya melakukan pengunggahan, sedangkan proses pengambilan screenshot dan penerusan kepada pihak lain melibatkan saksi-saksi lainnya.

“Pilihan yang meng-capture dan mengeluarkan postingan yang di-upload oleh Pak JK itu adalah saksi lain. Artinya, kalau kita kembali kepada posisi Pak JK, beliau sebatas meng-upload, sedangkan yang meneruskan dan membagikan itu adalah pihak lain,” kata Hartono.

Tim pembela menilai perbedaan peran tersebut tidak boleh diabaikan. Sebab, siapa yang mengunggah, siapa yang mengambil tangkapan layar, dan siapa yang mendistribusikan kembali merupakan rangkaian perbuatan berbeda yang harus diuji berdasarkan alat bukti dan unsur hukum yang didakwakan.

Kejanggalan lainnya yang disoroti adalah mengenai tiga orang dengan lokasi, pekerjaan, serta tugas berbeda yang disebut sama-sama melihat unggahan serupa pada 12 Agustus 2024 pukul 18.52 WIB, kemudian melakukan pengambilan tangkapan layar.

Menurut tim kuasa hukum, rangkaian peristiwa tersebut membutuhkan penjelasan lebih mendalam.

Siapa yang pertama kali melihat unggahan tersebut? Bagaimana ketiga saksi memperoleh tangkapan layar yang sama? Apakah terdapat komunikasi sebelumnya? Dan bagaimana proses penyerahan bukti digital itu hingga akhirnya menjadi bagian dari perkara?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dinilai penting untuk menguji konsistensi keterangan saksi sekaligus memastikan asal-usul dan keutuhan bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan.

Tidak berhenti pada persoalan screenshot dan UU PDP, Hartono meminta Majelis Hakim melihat perkara JK secara lebih utuh dengan mempertimbangkan latar belakang konflik internal organisasi yang menurutnya menjadi akar persoalan.

Ia menjelaskan bahwa Group SSC terbentuk setelah selama kurang lebih 27 tahun kepemimpinan Ketua Syamrucan, menurut keterangannya, tidak terjalin komunikasi yang memadai antara anggota dan pengurus organisasi. Kondisi tersebut kemudian mendorong sejumlah anggota membentuk grup komunikasi sendiri untuk membahas dan mengklarifikasi berbagai persoalan internal.

Hartono juga menyinggung persoalan keuangan organisasi yang sebelumnya diperdebatkan dengan nilai sekitar Rp29 miliar. Menurut keterangannya, audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dikaitkan dengan Universitas Indonesia (UI) menemukan sekitar Rp16,6 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus lama.

Selain persoalan keuangan, ia turut menyinggung dugaan transaksi aset organisasi, termasuk pembelian tanah yang disebut mengalami pembayaran dua kali, baik di Bali maupun Semarang.

Seluruh persoalan tersebut, menurut Hartono, perlu dilihat sebagai bagian dari latar belakang konflik organisasi yang tidak semestinya diabaikan dalam memahami perkara yang sedang disidangkan.

“Masalah ini jangan ditutupi dan dimanifestasikan hanya dengan laporan polisi, masalah PDP, dan ITE. Ini masalah yang prinsip sebenarnya adalah persoalan internal organisasi,” tegasnya.

Tim kuasa hukum JK berharap Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi penting lainnya yang dinilai mengetahui persoalan internal organisasi, termasuk pihak yang pernah menjabat sebagai sekretaris organisasi.

Selain itu, tim pembela juga mengharapkan kehadiran ahli yang kompeten untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan yang diperdebatkan, khususnya terkait bukti elektronik, perlindungan data pribadi, serta aspek hukum yang relevan dengan perkara tersebut.

Bagi tim kuasa hukum, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh fakta, hubungan antarperistiwa, dan peran masing-masing pihak dapat terungkap secara objektif.

Persidangan perkara JK kini menjadi perhatian karena menyangkut persoalan mendasar dalam pembuktian perkara pidana: konsistensi keterangan saksi, kejelasan asal-usul alat bukti elektronik, serta pembuktian peran terdakwa berdasarkan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Pernyataan keras Hartono Tanuwidjaja menjadi kritik terbuka terhadap konstruksi pembuktian yang menurut tim pembela masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Namun demikian, seluruh keterangan saksi, alat bukti, dan argumentasi para pihak tetap menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk dinilai berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perkara ini bukan hanya menyangkut siapa yang mengunggah atau menyebarkan sebuah tangkapan layar, tetapi juga bagaimana seluruh rangkaian peristiwa tersebut dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan.

(RED)