PANDEGLANG, BANTEN|Wartanusantara7.com – Persoalan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa kembali menjadi perhatian. Kali ini, Gabungan Organisasi Wartawan dan Lembaga Banten (GOW-BANTEN) bersama AWDI DPC Kabupaten Pandeglang mengajak seluruh insan pers, organisasi wartawan, lembaga aktivis, organisasi kemasyarakatan (ORMAS), LSM, serta elemen masyarakat untuk bersatu mengawal konferensi pers dan audiensi terkait pengelolaan anggaran Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang.

Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 11 November 2026, pukul 14.00 WIB, bertempat di Kantor Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang.

Ajakan ini bukan sekadar undangan menghadiri sebuah pertemuan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap uang rakyat sekaligus dorongan agar pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah persoalan yang akan menjadi perhatian meliputi pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2024, 2025, hingga 2026, realisasi Bantuan Provinsi (Banprov), serta alokasi Dana Desa untuk program ketahanan pangan sebesar 20 persen, khususnya yang berkaitan dengan penyertaan modal BUMDes.

Tidak hanya itu, kejelasan perputaran modal, keberadaan aset, perkembangan usaha, keuntungan maupun kerugian BUMDes juga menjadi bagian penting yang membutuhkan penjelasan berdasarkan dokumen dan kondisi nyata di lapangan.

Jaka Somantri, Koordinator II GOW-BANTEN sekaligus Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, menegaskan bahwa persoalan penggunaan anggaran publik tidak boleh dipandang sebelah mata.

Menurutnya, setiap anggaran yang bersumber dari keuangan negara harus memiliki kejelasan mulai dari perencanaan, pengalokasian, pencairan, pelaksanaan, realisasi hingga pertanggungjawaban.

“Ini bukan semata-mata persoalan mencari kesalahan pihak tertentu. Ini menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang negara dikelola. Jangan sampai anggaran tercatat dalam laporan, tetapi masyarakat tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai hasil dan manfaatnya,” tegas Jaka.

Ia juga mengajak seluruh rekan media, aktivis, Ormas, dan LSM agar tidak tinggal diam ketika muncul pertanyaan publik yang membutuhkan jawaban.

“Jangan biarkan masyarakat bertanya tanpa mendapatkan jawaban. Jangan biarkan persoalan anggaran berhenti pada penjelasan normatif. Kami membutuhkan keterbukaan, dokumen, fakta, dan pertanggungjawaban yang jelas,” lanjutnya.

Senada dengan Jaka, Raeynold Kurniawan selaku Koordinator GOW-BANTEN sekaligus Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang menempatkan kegiatan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab sosial insan pers dan lembaga masyarakat.

Menurutnya, kehadiran media dan organisasi masyarakat diperlukan untuk memastikan proses klarifikasi berlangsung terbuka, objektif, dan tidak mengabaikan hak masyarakat memperoleh informasi.

Pengawalan tersebut juga harus memberikan ruang kepada Pemerintah Desa maupun BPD untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab berdasarkan fakta.

ENAM PERSOALAN MENJADI AGENDA PENGAWALAN

Dalam konferensi pers dan audiensi tersebut, terdapat enam agenda utama yang akan didalami:

1. Pengelolaan dan realisasi anggaran BUMDes Desa Pagelaran tahun 2024–2026.

2. Transparansi penggunaan dan realisasi anggaran Banprov.

3. Penggunaan alokasi Dana Desa untuk program ketahanan pangan sebesar 20 persen, khususnya penyertaan modal BUMDes.

4. Kejelasan perputaran modal, aset, keuntungan, dan kerugian usaha BUMDes.

5. Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Pagelaran.

6. Keterbukaan dokumen anggaran serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara.

Seluruh agenda tersebut diharapkan memperoleh jawaban yang konkret, disertai data dan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

GOW-BANTEN dan AWDI DPC Kabupaten Pandeglang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum ini sebagai ruang bersama dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Sebab, di balik setiap rupiah anggaran publik terdapat kepentingan masyarakat. Ada harapan pembangunan, peningkatan ekonomi, kesejahteraan keluarga, serta masa depan masyarakat desa yang harus dijaga.

Masyarakat tidak membutuhkan sekadar angka dalam laporan. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa anggaran benar-benar dikelola dengan baik dan memberikan manfaat nyata.

GOW-BANTEN dan AWDI menegaskan bahwa apabila dalam proses penelusuran ditemukan ketidakjelasan pertanggungjawaban atau indikasi penyimpangan yang didukung bukti, persoalan tersebut dapat diteruskan kepada instansi pengawasan maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

JADWAL KONFERENSI PERS DAN AUDIENSI

Hari: Rabu

Tanggal: 11 November 2026

Waktu: 14.00 WIB sampai selesai

Tempat: Kantor Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Pengundang:

Jaka Somantri
Koordinator II GOW-BANTEN sekaligus Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang.

Raeynold Kurniawan
Koordinator GOW-BANTEN sekaligus Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang.

GOW-BANTEN bersama AWDI DPC Kabupaten Pandeglang mengajak seluruh rekan media, aktivis, ORMAS, LSM, dan masyarakat untuk hadir serta mengawal agenda tersebut.

Karena menjaga uang rakyat bukan hanya tugas satu orang, satu organisasi, atau satu lembaga. Transparansi dan akuntabilitas merupakan kepentingan bersama.

JANGAN BIARKAN SUARA MASYARAKAT BERHENTI DI PINTU KANTOR PEMERINTAHAN. KAWAL, AWASI, DAN TUNTUT KEJELASAN BERDASARKAN FAKTA!

 

Penulis : Team/red