PANDEGLANG, BANTEN|Wartanusantara7.com – Pemeriksaan terhadap lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Pandeglang diminta tidak berhenti pada satu lembaga saja. Gabungan Organisasi Wartawan dan Lembaga Banten (GOW-BANTEN) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten melakukan pemeriksaan dan penelusuran menyeluruh terhadap seluruh PKBM yang beroperasi di Kabupaten Pandeglang.

GOW-BANTEN menilai, apabila terdapat pemeriksaan terhadap PKBM Handayani, maka lembaga-lembaga PKBM lainnya juga harus mendapatkan perhatian yang sama. Terlebih, sejumlah PKBM dengan jumlah peserta didik besar dinilai perlu menjadi prioritas penelusuran, termasuk lima PKBM yang disebut sebagai lembaga terbesar di Kabupaten Pandeglang.

Raeynold Kurniawan, Koordinator GOW-BANTEN sekaligus Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, secara tegas mendesak Kejati Banten agar tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum.

Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, menyeluruh, dan berdasarkan data serta bukti administrasi maupun fakta di lapangan.

“Jangan sampai pemeriksaan hanya terfokus kepada PKBM Handayani. Kami meminta Kejati Banten membuka penelusuran terhadap seluruh PKBM di Kabupaten Pandeglang. Kalau memang ada dugaan penyimpangan, semuanya harus diperiksa tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada lembaga yang luput dari pengawasan hanya karena memiliki jumlah peserta didik besar atau faktor lainnya,” tegas Raeynold.

Ia juga meminta aparat penegak hukum menelusuri kesesuaian data peserta didik dengan kondisi faktual, keberadaan peserta didik, proses kegiatan belajar mengajar, legalitas penyelenggaraan, hingga penggunaan dana bantuan pemerintah.

Sementara itu, Jaka Somantri, Koordinator II GOW-BANTEN sekaligus Sekretaris Jenderal AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, menegaskan bahwa persoalan pengelolaan PKBM tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif biasa apabila ditemukan indikasi penyimpangan penggunaan uang negara.

“Jangan hanya satu PKBM yang menjadi sorotan, sementara lembaga lainnya tidak tersentuh pemeriksaan. Kami ingin Kejati Banten melakukan penelusuran secara menyeluruh, terutama terhadap lima PKBM yang disebut memiliki jumlah peserta didik terbesar di Pandeglang. Semakin besar jumlah peserta didik dan anggaran yang dikelola, semakin penting pula transparansi serta pertanggungjawabannya,” tegas Jaka.

Menurut Jaka, terdapat sejumlah aspek penting yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum, antara lain:

1. Kesesuaian jumlah peserta didik dalam Dapodik dengan keberadaan peserta didik sebenarnya.

2. Validitas data peserta didik dan tenaga pendidik.

3. Penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan.

4. Kesesuaian laporan pertanggungjawaban dengan realisasi kegiatan.

5. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan keberadaan sarana prasarana.

6. Legalitas lembaga serta kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

JANGAN SAMPAI UANG NEGARA MENJADI LADANG PENYIMPANGAN!

GOW-BANTEN menegaskan bahwa dana pendidikan merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan akses pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

Apabila terdapat lembaga yang diduga tidak menjalankan kegiatan pendidikan sebagaimana mestinya, sementara tetap menerima bantuan pemerintah berdasarkan data yang tidak sesuai kondisi faktual, maka hal tersebut harus ditelusuri secara serius oleh pihak berwenang.

GOW-BANTEN juga meminta Kejati Banten berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Inspektorat, serta instansi terkait untuk membuka data penyelenggaraan PKBM secara transparan dan melakukan pemeriksaan berdasarkan kewenangan masing-masing.

DESAKAN TERBUKA KEPADA KEJATI BANTEN

Melalui pernyataan tersebut, GOW-BANTEN menyampaikan tuntutan:

Memeriksa seluruh PKBM di Kabupaten Pandeglang secara objektif dan proporsional.

Memprioritaskan penelusuran terhadap lima PKBM yang disebut memiliki jumlah peserta didik terbesar.

Melakukan verifikasi faktual terhadap data peserta didik.

Mengaudit penggunaan dana BOP Kesetaraan sesuai kewenangan dan mekanisme hukum.

Menindaklanjuti setiap temuan yang didukung bukti sesuai ketentuan perundang-undangan.

GOW-BANTEN menegaskan, langkah ini bukan untuk menghakimi atau menuduh lembaga tertentu melakukan pelanggaran, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial demi menjaga integritas dunia pendidikan di Kabupaten Pandeglang.

Pendidikan bukan ladang untuk mencari keuntungan pribadi. Dana pendidikan adalah amanah negara dan hak masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan.

Kini publik menunggu langkah nyata Kejati Banten. Apakah pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh, atau hanya berhenti pada satu PKBM? Transparansi harus dibuka, data harus diuji, dan setiap dugaan penyimpangan harus ditindaklanjuti berdasarkan hukum.

TIM REDAKSI