PANDEGLANG, BANTEN|Wartanusantara7.com – Pengelolaan data peserta didik Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bhakti Putra, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten, kini menjadi sorotan. Lembaga pendidikan kesetaraan tersebut tercatat memiliki 229 peserta didik, terdiri dari 148 laki-laki dan 81 perempuan. Namun, validitas data tersebut kini tengah menjadi perhatian dan memerlukan verifikasi faktual.

Persoalan ini mencuat setelah muncul informasi mengenai dugaan adanya peserta didik fiktif dalam pendataan PKBM Bhakti Putra. Dugaan tersebut menjadi persoalan serius karena data peserta didik merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam perencanaan dan penghitungan bantuan operasional pemerintah.

Pertanyaan publik pun mengarah pada satu persoalan mendasar: apakah benar seluruh 229 peserta didik tersebut nyata, terdaftar secara sah, dan benar-benar mengikuti kegiatan pembelajaran?

Jangan sampai data yang tercatat dalam sistem administrasi pendidikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelusuran awal, PKBM Bhakti Putra tercatat mempunyai:

Peserta didik laki-laki: 148 orang.

Peserta didik perempuan: 81 orang.

Total: 229 orang.

Jumlah tersebut membutuhkan pembuktian melalui dokumen administrasi dan verifikasi langsung terhadap keberadaan peserta didik.

Sejumlah aspek yang perlu diperiksa meliputi daftar nama peserta didik, identitas dan status keaktifan, daftar hadir, kelompok belajar, jadwal pembelajaran, dokumentasi kegiatan, hingga keberadaan tenaga tutor yang melaksanakan proses pendidikan.

Apabila seluruh data tersebut benar dan sesuai kondisi lapangan, pengelola PKBM tentu memiliki kesempatan untuk membuktikannya melalui dokumen yang sah.

Namun, apabila ditemukan nama peserta didik yang tercatat tanpa keberadaan maupun aktivitas pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius instansi pengawas pendidikan.

Dugaan ketidaksesuaian data peserta didik bukan persoalan yang bisa dianggap sepele.

Data pendidikan harus mencerminkan kondisi faktual. Apalagi apabila data tersebut digunakan sebagai dasar penghitungan atau penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan.

Karena itu, perlu ditelusuri apakah PKBM Bhakti Putra menerima bantuan BOP selama periode yang menjadi objek pemeriksaan, berapa nilai bantuan yang diterima, bagaimana dasar penghitungan penerimaannya, serta bagaimana realisasi penggunaan anggaran tersebut.

Jangan sampai data yang belum terverifikasi menjadi dasar pengalokasian anggaran negara.

Publik berhak mengetahui apakah bantuan pemerintah benar-benar digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, pembayaran kebutuhan operasional, penyediaan sarana pendidikan, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan.

Koordinator GOW-BANTEN sekaligus Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, Raeynold Kurniawan, telah meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada H. Bahroni selaku Pengurus PKBM Bhakti Putra.

Sejumlah pertanyaan mendasar diajukan, mulai dari kebenaran jumlah 229 peserta didik, keberadaan seluruh siswa, mekanisme pendataan, jumlah tutor aktif, lokasi kegiatan belajar mengajar, hingga penerimaan dan penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan.

Pengelola juga diminta menjelaskan apakah seluruh peserta didik yang tercantum dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) benar-benar sesuai dengan kondisi faktual.

Klarifikasi tersebut penting untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian antara laporan administrasi dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan sebenarnya.

Jika memang seluruh 229 peserta didik benar-benar ada, tunjukkan kesesuaian datanya. Jika terdapat perbedaan, jelaskan penyebab dan mekanisme perbaikannya.

GOW-BANTEN mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan instansi yang berwenang menangani pendidikan kesetaraan agar melakukan verifikasi faktual terhadap PKBM Bhakti Putra.

Pemeriksaan perlu mencakup:

1. Validitas 229 data peserta didik yang tercatat.

2. Kesesuaian data Dapodik dengan keberadaan siswa di lapangan.

3. Daftar hadir dan aktivitas pembelajaran.

4. Jumlah serta keaktifan tenaga tutor.

5. Dokumen penerimaan dan realisasi BOP Pendidikan Kesetaraan.

6. Kesesuaian penggunaan bantuan dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan dokumen yang diserahkan pengelola. Verifikasi langsung diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan pendidikan benar-benar berjalan sebagaimana dilaporkan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi, instansi terkait perlu melakukan pembinaan dan meminta perbaikan. Sementara itu, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan bantuan atau kerugian keuangan negara, persoalan tersebut patut diteruskan kepada Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai kewenangannya.

Raeynold Kurniawan menegaskan bahwa penelusuran ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pandeglang.

Menurutnya, lembaga pendidikan kesetaraan harus menjalankan kegiatan pembelajaran secara nyata, tertib administrasi, dan dapat mempertanggungjawabkan setiap data peserta didik maupun bantuan pemerintah yang diterima.

Persoalan ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap lembaga pendidikan nonformal tidak boleh berhenti pada pencatatan administrasi semata.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa peserta didik yang dilaporkan benar-benar memperoleh hak pendidikan sebagaimana mestinya.

JANGAN SAMPAI 229 NAMA TERCATAT, TETAPI KEBERADAAN DAN AKTIVITAS BELAJARNYA TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN!

GOW-BANTEN menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan meminta penjelasan dari pihak pengelola maupun instansi terkait.

Hingga berita ini disusun, dugaan siswa fiktif tersebut masih memerlukan pembuktian. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada H. Bahroni dan pengelola PKBM Bhakti Putra untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, maupun dokumen pendukung.

Apabila ditemukan kekeliruan dalam informasi yang disampaikan, redaksi siap melakukan koreksi sesuai fakta dan ketentuan pers yang berlaku.

DATA PENDIDIKAN BUKAN SEKADAR ANGKA. BOP BUKAN ANGGARAN TANPA PENGAWASAN. SETIAP PESERTA DIDIK DAN SETIAP RUPIAH UANG NEGARA HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN!

Penulis : Team/red