PANDEGLANG, BANTEN|Wartanusantara7.com – Pelaksanaan pembangunan paving blok di Kampung Cisaat, Desa Sindangkarya, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, kini menjadi sorotan dan memunculkan tanda tanya serius terkait transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Proyek yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sebesar Rp31.000.000 tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun spesifikasi teknis yang seharusnya menjadi acuan pekerjaan.

Temuan awal Tim Investigasi Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) di lokasi pembangunan memunculkan sejumlah indikasi yang perlu mendapatkan penjelasan terbuka. Kondisi pelaksanaan pekerjaan tersebut dinilai perlu dicocokkan dengan dokumen perencanaan, volume pekerjaan, kualitas material, hingga spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Persoalannya bukan semata-mata soal paving blok yang terpasang. Lebih jauh, masyarakat berhak mengetahui apakah setiap rupiah dari anggaran Banprov benar-benar dibelanjakan sesuai peruntukannya atau justru terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.

TPK DAN PJ KEPALA DESA SALING LEMPAR, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

Situasi semakin menimbulkan pertanyaan ketika Tim Investigasi GWI berupaya meminta penjelasan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Saat ditemui, salah seorang anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bernama Eka disebut mengarahkan persoalan kepada seseorang bernama Mujani.

Namun, ketika dikonfirmasi, Mujani justru menyatakan bahwa persoalan tersebut bukan tanggung jawab dirinya dan kembali menyebut nama Eka.

Tim Investigasi GWI kemudian berupaya menghubungi Penjabat (Pj.) Kepala Desa Sindangkarya untuk memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan pembangunan tersebut. Akan tetapi, dalam upaya konfirmasi itu, persoalan kembali diarahkan kepada Eka selaku pihak TPK.

Kondisi saling mengarahkan tanggung jawab ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan paving blok Banprov senilai Rp31 juta tersebut?

Apakah TPK telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya? Bagaimana pengawasan pemerintah desa terhadap pekerjaan yang menggunakan anggaran bantuan keuangan pemerintah provinsi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban konkret, bukan sekadar saling menunjuk pihak lain.

GWI menilai persoalan ini tidak boleh berhenti pada klarifikasi lisan. Pemeriksaan secara menyeluruh perlu dilakukan dengan membandingkan dokumen RAB, gambar teknis, volume pekerjaan, spesifikasi material, serta realisasi fisik pembangunan di lapangan.

Pemerintah Kecamatan Menes, pemerintah desa, Inspektorat Kabupaten Pandeglang, serta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diminta tidak mengabaikan persoalan tersebut.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebab, bantuan keuangan pemerintah bukanlah uang pribadi ataupun anggaran yang dapat digunakan tanpa pengawasan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun secara fisik.

JANGAN SAMPAI UANG NEGARA HABIS, TETAPI KUALITAS PEMBANGUNAN DIPERTANYAKAN

Masyarakat Kampung Cisaat tentu mengharapkan pembangunan infrastruktur yang benar-benar berkualitas, bermanfaat, dan dapat dinikmati dalam jangka panjang.

Jangan sampai masyarakat hanya menerima hasil pembangunan yang secara kasatmata terlihat selesai, sementara kesesuaian volume, kualitas material, dan penggunaan anggarannya belum mendapatkan kejelasan.

GWI menegaskan bahwa langkah investigasi dan konfirmasi ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial serta upaya mendorong keterbukaan informasi publik.

Pihak TPK, Pj. Kepala Desa Sindangkarya, maupun pihak terkait lainnya diharapkan segera memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.

UANG NEGARA HARUS JELAS PERUNTUKANNYA, PEMBANGUNAN HARUS JELAS KUALITASNYA, DAN TANGGUNG JAWAB TIDAK BOLEH SALING DILEMPAR.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. GWI membuka ruang seluas-luasnya bagi TPK, Pj. Kepala Desa Sindangkarya, serta seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab demi menjaga keberimbangan pemberitaan.

Penulis : Team/red