LEBAK|Wartanusantara7.com – Polemik program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, memanas. Cepi Umbara, Kabiro Hukum Pendekar Banten sekaligus Korcam Wanasalam, secara terbuka melontarkan kritik tajam dan menuding adanya dugaan kuat pemangkasan anggaran dalam pengelolaan dapur MBG di wilayah tersebut.

Dalam pernyataannya, Cepi menegaskan bahwa kondisi di lapangan jauh dari standar yang seharusnya. Ia menyebut operasional dapur MBG tidak berjalan optimal dan kualitas makanan yang diterima siswa sangat memprihatinkan.

“Kami sudah turun langsung. Laporan dari wali murid terus berdatangan. Fakta di lapangan menunjukkan menu yang diberikan tidak mencerminkan program bergizi yang dibiayai negara. Ini patut diduga ada yang bermain,” tegasnya.

Menurut hasil penghitungan yang disampaikan pihaknya, nilai makanan yang diterima siswa selama tiga hari berturut-turut diperkirakan hanya sekitar Rp20.000. Angka tersebut dinilai sangat janggal jika dibandingkan dengan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang semestinya mampu menyediakan makanan bergizi layak setiap hari.

“Kalau benar anggarannya sekian, tapi realisasinya hanya segini, pertanyaannya: ke mana sisanya? Jangan sampai hak anak-anak dijadikan objek permainan anggaran,” ujar Cepi dengan nada keras.

Tak hanya soal kualitas makanan, ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dapur MBG di Wanasalam. Ia menilai, jika dugaan ini benar, maka persoalannya bukan lagi sekadar kelalaian teknis, melainkan berpotensi masuk ranah pidana.

Perwakilan wali murid yang turut bersuara dalam pernyataan tersebut mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan. Mereka meminta kepolisian memanggil dan memeriksa seluruh pengelola dapur MBG tanpa tebang pilih.

“Jika terbukti ada pemangkasan atau penyalahgunaan anggaran, harus diproses hukum. Jangan ada perlindungan atau kompromi. Ini menyangkut masa depan anak-anak dan uang negara,” tegas perwakilan wali murid.

Cepi Umbara menutup pernyataannya dengan ultimatum moral agar pihak-pihak terkait segera melakukan klarifikasi terbuka kepada publik. Ia menegaskan, jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.

“Program ini dibuat untuk meningkatkan gizi dan kualitas generasi penerus bangsa. Kalau justru diselewengkan, itu pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” pungkasnya.

Reporter : Roni Sukroni