PANDEGLANG|Wartanusantara7.com – Sorotan terhadap kondisi SDN Karangsari 1, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten kian menguat. Setelah sebelumnya publik mempertanyakan kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan, kini muncul desakan agar pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lembaga tersebut dibuka secara transparan.

.

Pantauan di lingkungan sekolah memperlihatkan berbagai kerusakan yang tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi hampir merata di sejumlah fasilitas. Keramik ruang kelas pecah dan mengelupas, jendela tanpa kaca, papan tulis rusak, hingga halaman sekolah yang tampak tidak terawat.

.

Pemandangan yang paling menyentil perhatian adalah bendera Merah Putih yang robek namun tetap terpasang di tiang depan sekolah. Bagi sebagian warga, kondisi ini bukan sekadar soal fasilitas, tetapi juga mencerminkan kurangnya perhatian terhadap lingkungan pendidikan.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan publik yang semakin menguat: bagaimana sebenarnya pengelolaan Dana BOS di sekolah tersebut?

Sebagaimana diketahui, Dana BOS setiap tahun digelontorkan pemerintah untuk menunjang operasional sekolah, termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Namun kondisi yang terlihat di lapangan menimbulkan kesan bahwa perawatan fasilitas tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sejumlah warga di Kecamatan Angsana mengaku heran dengan kondisi tersebut.

“Kalau sekolah dapat anggaran setiap tahun, mestinya ada perubahan. Minimal kerusakan yang paling parah diperbaiki dulu. Tapi yang terlihat justru seperti tidak ada perbaikan sama sekali,” ujar seorang warga.

Sorotan ini juga memunculkan dugaan lemahnya perencanaan anggaran dan sistem pengawasan internal. Tanpa transparansi laporan penggunaan dana kepada publik, sulit bagi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk kebutuhan sekolah.

Di sisi lain, pengawasan dari pihak terkait juga menjadi perhatian. Masyarakat menilai monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Dana BOS perlu dilakukan lebih ketat agar tidak menimbulkan kecurigaan berkepanjangan.

Sejumlah pemerhati pendidikan menilai kondisi seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Sekolah dasar merupakan fondasi pendidikan, sehingga fasilitas yang layak seharusnya menjadi prioritas.

Kini masyarakat berharap pihak sekolah maupun instansi terkait di Kabupaten Pandeglang dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai pengelolaan anggaran di SDN Karangsari 1.

Jika tidak ada klarifikasi yang transparan dan langkah perbaikan nyata, sorotan publik terhadap persoalan ini dikhawatirkan akan terus membesar—bahkan bisa menyeret persoalan tata kelola pendidikan ke ranah yang lebih serius.

Publik kini menunggu satu hal yang paling sederhana namun penting: kejelasan. Karena di balik bangunan sekolah yang rusak, ada hak anak-anak untuk mendapatkan lingkungan belajar yang layak.”(Team/red)